Kalapas Perempuan Tenggarong hadiri kegiatan Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kemnkumham Kaltim, 

Kalapas Perempuan Tenggarong hadiri kegiatan Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kemnkumham Kaltim,

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menjadi tuan rumah kegiatan Entry Meeting Riksa Interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan keuangan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Khususnya di Lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham Kaltim

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Entry Meeting Riksa Interim BPK RI adalah salah satu tahapan penting dalam siklus pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan prosedur pemeriksaan kepada pihak terkait dan memastikan bahwa semua pihak memahami ekspektasi serta tanggung jawab masing-masing.

Kegiatan dihadiri oleh (………..), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Kepala Divisi dan Kepala UPT wilayah Samarinda Tenggarong

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Pada pertemuan ini, tim pemeriksa BPK menyampaikan panduan umum mengenai prosedur pemeriksaan interim.

Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan dan memperkuat kerjasama antara BPK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Sinode GKE Katingan Hibahkan Tanah Bangun Puskesmas Tumbang Lahang

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan transparan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.